Keprihatinan terhadap Kondisi Negara

KANTOR JURUBICARA
HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Nomor: 191/PU/E/01/11
Jakarta, 20 Januari 2011 M

Pernyataan
HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Tentang

Keprihatinan terhadap Kondisi Negara

Menilik berbagai persoalan aktual yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini, baik di lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum maupun ideologi dan agama, tampak sekali bahwa pemerintah dan negara ini telah:

1. Gagal menyejahterakan rakyat.

Meski disebut oleh pemerintah bahwa angka kemiskinan terus turun, tapi secara kasat mata masih sangat banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini tampak misalnya ada lebih dari 70 juta rakyat miskin yang masih menerima raskin. Bahkan kini tengah terjadi krisis pangan, harga kebutuhan pokok meroket, daya beli rakyat menurun, ekonomi makin sulit. Sebanyak 4 juta anak Indonesia kurang gizi. Rakyat terpaksa berutang, mengurangi makan atau makan seadanya seperti nasi tiwul (yang telah mengakibatkan 6 orang meninggal) atau bunuh diri.

2. Gagal melindungi moralitas rakyat

Pornografi dan pornoaksi makin marak. Baik di dunia maya (internet) maupun di dunia nyata. Meski UU Pornografi telah diundangkan, tapi faktanya itu seperti macan ompong. Seks bebas seperti telah menjadi biasa. Lebih dari 51% pelajar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 54% di Surabaya, 47% di Bandung dan 52% di Medan mengaku telah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Hal ini terjadi juga pada laki-laki dan perempuan dewasa. Sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah dan berujung pada aborsi.

Hizbut Tahrir Gelak Aksi Demo Depan Istana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali mengkritisi kinerja Pemerintah dengan menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Ahad (23/1).

“Kami sangat prihatin terhadap kinerja Pemerintah yang cenderung gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya,” kata juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.

Ia mengemukakan, pemerintah telah gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk mensejahterakan rakyat, melakukan penegakan hukum, menjaga aset kekayaan negara dan lainnya. “Masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di garis kemiskinan, meski angkanya menunjukkan penurunan,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Muhammad, Pemerintah juga gagal melakukan penegakan hukum. “Bagaimana bisa ada 148 kepala daerah yang terindikasi korup, belum lagi keterlibatan aparat hukum yang juga korup,” tuturnya.
“Kasus korupsi melahirkan korupsi baru melalui mafia hukum, yang bisa mengatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara,” tutur Muhammad.

Negara juga gagal melindungi moralitas rakyat. “Banyak survei yang menggambarkan pelajar dan mahasiswa yang melakukan hubungan pranikah,” kata Muhammad menambahkan.

Ia menggambarkan, 51 persen pelajar di Jabodetabek terlibat seks bebas, begitu pun di Bandung (52 persen), Surabaya (54 persen), dan Medan (52 persen). ”Pemerintah gagal pula melindungi kekayaan rakyat berupa minyak dan gas, barang tambang, maupun lainnya yang lebih banyak dikuasai pihak asing,” ucapnya.

Aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar 8.000 orang HTI dari Jabodetabek. Mereka datang dengan menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum. Unjuk rasa juga diikuti kaum ibu yang membawa bayi dan balita. Demo diisi dengan orasi menggunakan dua mobil bak terbuka lengkap dengan perangkat sound system. Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk dan pamflet.

Foto Pilihan Aksi 23 Januari 2011: Negara Gagal, Selamatkan dengan Khilafah

Catatan penting:
Gambar di atas menunjukkan betapa rusaknya sistem saat ini dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga perlu ada perubahan yang mendasar dalam merubah sistem tersebut. Islam memberikan alternatif solusi yang dapat menyelesaikan probelama kehidupan manusia, yaitu dengan penerapan Syariat Islam sebagai dasar hukum dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Sumber: foto ini diambil oleh penulis sendiri saat aksi berlangsung.

HTI : Negara Gagal, Syariah dan Khilafah Solusinya!

Jakarta. Sekitar 10 ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali melakukan aksi damai mengkritik kegagalan negara menjalankan fungsi-fungsi pokoknya. Dalam aksi yang dilakukan di depan Istana negara Minggu (23/1) siang ini, HTI mengingatkan pangkal kegagalan negara ini adalah karena tidak diterapkannya syariah Islam.

“Negara telah gagal menjalankan fungsi-fungsi pokoknya, gagal mensejahterakan rakyat, gagal melindungi moralitas rakyat, gagal melindungi kekayaan rakyat, gagal memberantas korupsi dan mafia hukum, gagal melindungi aqidah umat,” kata juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.

Menurutnya, meskipun pemerintah mengatakan angka kemiskinan terus turun, tapi secara kasat mata masih sangat banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini tampak misalnya ada lebih dari 70 juta rakyat miskin yang masih menerima raskin.

Bahkan kini tengah terjadi krisis pangan, harga kebutuhan pokok meroket, daya beli rakyat menurun, ekonomi makin sulit. Sebanyak 4 juta anak Indonesia kurang gizi. Ismail menyatakan : “Rakyat terpaksa berutang, mengurangi makan atau makan seadanya seperti nasi tiwul (yang telah mengakibatkan 6 orang meninggal) atau bunuh diri,”

Pemerintah juga gagal menegakkan hukum.Korupsi makin menjadi-jadi, korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat yang berlangsung makin massif dan sistemik “Lihatlah, 148 kepala daerah sekarang ini jadi tersangka korupsi, diantaranya adalah 17 Gubernur,” ujarnya

Namun yang paling utama ,menurut jubir HTI ini dengan tetap setia pada sekularisme dan kapitalisme negara juga telah gagal membawa rakyat ini kepada jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

“Memang diakui bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat dan rahmat Allah SWT, tapi pada faktanya pengakuan itu tidak diikuti dengan ketundukan pada segenap aturan-aturan-Nya. Tetap saja, syariahnya disisihkan dan hukum jahiliah dipertahankan.” Tegasnya

Untuk itu HTI kembali menyeruskan solusi syariah dan Khilafah untuk menyelesaikan kegagalan negara ini. Karena menurut HTI persoalannya bukanlah sekedar rezim tapi disebabkan karena aturan kapitalisme-sekuler.

“Disinilah pentingnya seruan kita selama ini ‘Selamatkan Indonesia Dengan Syariah’ ,karena hanya dengan penerapan syariah secara kaffah di bawah naungan Khilafah sajalah, seluruh aspek kehidupan rakyat dan negara ini dapat diatur dengan sebaik-baiknya,” kata Ismail Yusanto.

Aksi damai ini berjalan tertib meskipun dihadiri oleh ribuan massa. Setelah berdoa bersama meminta pertolongan Allah SWT terhadap negara ini, para peserta bubar dengan teratur diiringi dengan hujan.[mediaumat.com, 23/01/11]