Beranda > 2009 > Serangan Membabi-Buta Polri Memburu Teroris

Serangan Membabi-Buta Polri Memburu Teroris

Ditulis Oleh : Redaksi Radio Dakta 107 FM

Selasa, 25 Agustus 2009

Bookmark and Share

Aksi bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, 17 Juli lalu, membuat aparat keamanan di tanah air kebakaran jenggot. Hal itu terutama setelah tidak ada aksi bom teroris dalam empat tahun terakhir. Aksi teroris yang terakhir kali terjadi adalah peristiwa bom di Pasar Babi, Palu, Sulawesi Tengah, pada Desember 2005 serta bom Bali II di Kuta dan Jimbaran pada Oktober 2005.

Pada hari yang sama, Presiden SBY langsung mengadakan konferensi pers yang mengutuk aksi teroris. Ia juga memerintahkan aparat keamanan segera melakukan penyelidikan dan segala upaya diperlukan untuk memberantas aksi teroris di Indonesia. Tajuk utama berbagai media cetak dan elektronik lalu dipenuhi berita tentang upaya polisi mencari pelaku bom bunuh diri hingga kini.

Mendapat perintah panglima tertinggi, Mabes Polri langsung memerintahkan Densus 88 serta para petugas kepolisian di seluruh provinsi mengoptimalkan upaya pemberantasan jaringn teroris. Bahkan, polisi kembali giat menyebar foto Noordin M Top agar mudah ditangkap.

Selain itu, TNI juga ikut ambil bagian dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pada 11 Agustus lalu, Panglima TNI Djoko Santoso berkata mengaktifkan kembali desk antiteror di semua provinsi hingga tingkat kecamatan untuk mempersempit gerak teroris.

Sayangnya, semangat juang aparat keamanan memberantas aksi teroris di Indonesia berlebihan ketika terjadi stigmatisasi negatif atas citra Islam. Di Semarang, Senin (17/8), Pangdam IV Diponegoro Mayjen Haryadi Soetanto mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke pihak keamanan bila ada orang asing memakai sorban, jubah, dan berjenggot. Imbauan jenderal bintang dua itu terlontar karena hingga kini kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap ancaman bom dianggap masih terlalu longgar. Hal itu terjadi meski pengamanan telah dilakukan TNI.

Stigmatisasi negatif itu memicu terjadinya banyak kasus salah tangkap atas sejumlah korban yang diduga terkait terorisme dan kemudian dilepaskan karena tidak terbukti. Ahad (16/8) lalu, Makruf Hamid (37 tahun) tiba-tiba diciduk oleh polisi usai shalat ashar di Masjid Nurul Huda. Warga Desa Sida Kangen, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah, ini ditangkap petugas polisi dari Mapolres Purbalingga bersama 11 rekan dai. Mereka dicurigai terlibat jaringan teroris di tanah air.

Setelah menginap dua malam di tahanan, baru Selasa (18/8) siang mereka dilepaskan. Dengan menggunakan truk polisi, mereka akhirnya diantar ke pesantren Jamaah Tabligh di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. ”Saya tidak tahu kesalahan kita apa. Padahal, di masjid ini, kami hanya melakukan ibadah memakmurkan masjid dan memberi pengajian pada jamaah masjid,” jelas Makruf setelah dibebaskan polisi.

Selain itu, polisi juga menangkap 17 anggota penceramah dari Jamaah Tabligh berkewarganegaraan Filipina yang sedang melakukan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid), Mereka ditahan di Markas Polda Jawa Tengah. Menurut Kapolda Jawa Tengah, Irjen Alex Bambang Riatmojo, Rabu (19/8), sembilan dari mereka ditangkap di Purbalingga dan delapan orang di Solo.

Dalam penangkapan di Purbalingga, warga setempat menyebutkan, hal itu terjadi karena warga resah atas kegiatan Jamaah Tabligh di desanya. Kekhawatiran itu muncul setelah maraknya pemberitaan tentang penangkapan orang-orang yang diduga terkait kasus terorisme, khususnya di daerah Jawa Tengah. Terlebih, kesembilan warga Filipina itu, dari penampilan, mengenakan jubah.

Pernyataan berbeda diucapkan tokoh setempat, Ketua RT 1/13 Desa Pagutan, Rohman. Ia mengaku tak ada yang janggal dari materi pengajian yang mereka sampaikan. Khotbah atau tausiyah yang disampaikan hanya berisikan kebaikan dan tidak mengarah kepada paham tertentu.

Merunut waktu ke belakang, upaya aparat keamanan berlomba melakukan penangkapan dengan dugaan keterlibatan aksi terorisme yang juga terjadi usai tragedi bom Bali II 2005. Saat itu, banyak terjadi kasus salah tangkap di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya terjadi di daerah Kamijen, Semarang Timur, pada November 2005.

Kasus salah tangkap tersangka teroris itu menimpa dua imam Masjid Nurul Iman, Zaenuri (43 tahun) dan Aksan (40). Keduanya semula ditangkap karena diduga terkait tersangka terorisme di ibu kota Jawa Tengah itu. Mereka ditangkap pukul 23.00 WIB, Ahad (27/11/2005).

Polisi juga menahan 12 anggota Jamaah Tabligh yang sedang melakukan safari dakwah di Masjid Nurul Iman. Setelah pemeriksaan dan tidak terbukti, mereka akhirnya dilepaskan polisi.

Kepada wartawan, Zaenuri menyebutkan, polisi telah salah menangkap mereka. Hal itu karena mereka sama sekali tidak tahu nama teroris yang dituduhkan polisi. Selain itu, ia juga mengaku ditanya soal pembuatan bom dan menjawab sama sekali tidak tahu. Di Kamijen, Zaenuri bekerja sebagai penjual pakaian.

Banyaknya kasus salah tangkap ternyata membuat sejumlah elemen masyarakat beraksi keras, termasuk sebagian anggota DPR. Pada 20 Oktober 2005, bersama dua anggota DPR dari FPDIP dan FPG, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, menggelar konferensi pers karena menyesalkan banyaknya kasus salah tangkap. Hal itu dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan data Kontras saat itu, setidaknya 20 orang menjadi korban salah tangkap polisi. Puluhan kasus itu di antaranya terjadi di Jember, Banten, Sukabumi, NTT, Panarukan, dan Manado. Hal itu menunjukkan rendahnya kemampuan deteksi polisi dengan cara asal tangkap. Karena itu, ia mempertanyakan profesionalitas kepolisian dan intelijen atas banyaknya kasus salah tangkap.

Kini, setelah bom Kuningan terjadi pada Juli lalu, aparat keamanan kembali menggencarkan pencarian tersangka teroris dan kasus salah tangkap pun terjadi berulang kali. Selain di Purbalingga, kasus salah tangkap juga terjadi di Sulawesi Selatan, Juli lalu. Polres Makassar Timur menangkap pria bernama Mustofa. Penyebabnya, korban diduga mirip gembong teroris Noordin M Top karena berjanggut dan gemuk. Penangkapan juga dilakukan atas dasar laporan warga yang mencurigai gerak-geriknya.

Menurut warga, Mustofa baru tiga minggu tinggal di rumah kos milik Kasmawati. Meski ramah, dia mempunyai sikap yang cenderung pendiam. Pria tersebut juga rajin salat di masjid setempat. Usai pemeriksaan, polisi menyimpulkan Mustofa bukan buronan Noordin dan tidak memiliki keterlibatan dengan jaringan teroris. Meski demikian, polisi masih melanjutkan pemeriksaan lanjutan terhadap pria itu.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ifdhal Kasim, menilai, UU No 15 Tahun 2003 tentang Antiterorisme memang memberikan kewenangan eksklusif kepada polisi untuk menangkap dan menahan orang yang dicurigai sebagai tersangka teroris selama tujuh hari, tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga. Namun, kewenangan tersebut tidak bisa digunakan sembarangan. ”Kewenangan eksklusif ini seharusnya digunakan secara akuntabel dan dengan tingkat presisi yang jelas,” katanya.

Ifdhal menyebutkan, presisi dimaksud adalah bila polisi menangkap orang yang dicurigai tersangka teroris, seharusnya didukung fakta dan data intelijen yang kuat. Dengan demikian, tidak perlu ada warga negara yang menjadi korban salah tangkap polisi dan TNI.

Selama ini, pola penangkapan tersangka teroris cenderung menggunakan pendekatan atribut simbol spesifik yang sama sekali tidak berdasar. Di antaranya adalah berjenggot, mengenakan gamis, sorban, dan atribut lainnya. “Ini terjadi karena ada anggapan bahwa biasanya teroris seperti itu, ya dianggap sebagai pola umum. Akibatnya, setiap orang berjenggot, memakai baju aneh, dan bersorban langsung dicurigai teroris,” ujar Ifdhal.

Menurut Ifdhal, generalisasi semacam itu sungguh keliru dan tidak seharusnya terjadi. Berdasarkan hukum yang berlaku; berjanggut, mengenakan gamis, dan sorban tidak dilarang. Hal itu merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh negara. Hal itu sama dengan mengenakan kalung salib bagi penganut agama Kristen. Karena itu, salah tangkap dengan dasar generalisasi termasuk kategori pelanggaran HAM.

”Orang berjanggut, pakai gamis, dan celana gantung itu kan berarti mempunyai minat keagamaan tinggi. Ini adalah hak privasi. Siapa pun boleh melakukannya,” katanya.

Selain itu, menurut Ifdhal, penggunaan sejumlah simbol keagamaan itu juga sejalan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Karena itu, ia kembali menegaskan, seharusnya upaya penangkapan atas tersangka teroris oleh polisi dan TNI tidak menggunakan dasar generalisasi simbol keagamaan tertentu.

Ifdhal juga menyebutkan, saat ini tengah terjadi histeria di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka saling takut dan curiga satu sama lain. Hal itu disebabkan ajakan pejabat publik, termasuk aparat keamanan, untuk menangkap tersangka terorisme. ”Histeria semacam ini yang dipompakan pejabat publik sangat berbahaya bagi ketenteraman masyarakat,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM terkait kasus salah tangkap, menurut Ifdhal, kapolri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasi pemberantasan teroris. Hal itu dilakukan dengan memperkuat standar operasi dan pengawasan internal di tubuh kepolisian. Selain itu, peningkatan kualitas intelijen juga penting dilakukan agar data dihasilkan akurat dan tepercaya.

Koordinator Kontras, Usman Hamid, menilai, pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman perwira tinggi TNI atas prinsip hukum dan HAM warga negara Indonesia. Padahal, Indonesia adalah negara hukum dan menganut prinsip demokrasi. Karena itu, ia mengaku sungguh menyesalkan pernyataan itu berasal dari abdi pertahanan Indonesia. ”Pernyatan itu mencerminkan ketidakmengertian dalam penanggulanngan masalah terorisme. Tidak mengerti masalah tata negara dan HAM,” ujarnya.

Meski mengaku mendukung pemberantasan terorisme, menurut Usman, seharusnya upaya itu dilakukan polisi dan TNI dengan menghormati tiga aspek penting. Pertama, upaya tersebut tidak menimbulkan diskriminasi kelompok atas dasar agama atau ras tertentu. Kedua, upaya itu dilakukan secara tepat dan tidak berlebihan sehingga tidak melanggar hak sipil. Ketiga, persoalan terorisme masuk wilayah hukum.

Menurut Usman, tidak seharusnya upaya pemberantasan terorisme berdasarkan simbol yang melekat pada golongan penganut agama atau ras tertentu. Hal itu karena bagian dari hak sipil yang diakui dan dilindungi oleh sistem perundang-undangan tertinggi Indonesia, UUD 1945 dan perundangan mana pun. Karena itu, upaya pemberantasan seharusnya dilakukan secara profesional dan bukan generalisasi atas ciri fisik yang melekat pada warga negara.

Mengenai korban salah tangkap, Usman menyebutkan, Kontras siap membantu korban salah tangkap tersangka teroris untuk menggugat aparat polisi dan TNI. Berdasarkan pengkajian lembaga itu, terjadi lebih dari 10 kasus salah tangkap yang dilakukan aparat keamanan dan pertahanan itu pada beberapa bulan terakhir. ”Karena itu, bagi masyarakat yang anggota keluarganya terkena salah tangkap, Kontras siap menerima pengaduan dan membantu proses hukum (menggugat polisi-TNI) gratis,” katanya.

Menurut Usman, dalam kasus salah tangkap itu, tidak sedikit korban yang mengalami perlakuan melawan hukum. Ada beberapa korban mendapat tindak pemukulan meski belum terbukti terkait aksi terorisme. Sementara itu, beberapa korban lainnya ditangkap hanya karena alasan kecurigaan tanpa didukung bukti kuat dan mencukupi.

Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, berpendapat, stigmatisasi negatif dan banyaknya kasus salah tangkap sebagai fenomena fitnah. Padahal, sebelum aksi teroris terjadi, sebagian besar masyarakat menghormati orang yang mengenakan sejumlah simbol keagamaan itu. Hal itu karena menunjukkan simbol ketaatan kepada sunah rasul. Saat ini, sejumlah simbol itu malah diidentikkan dengan teroris. ”Ayah saya sendiri berjenggot. Saat shalat Jumat, ayah saya bergamis. Ini yang dinamakan zaman fitnah,” katanya.

Said juga menyesalkan, stigmatisasi negatif atas pesantren karena memang tidak benar. Pesantren merupakan lembaga pendidikan untuk mendidik santri menjadi teladan bagi keluarga dan bangsa. Karena itu, tidak bisa menggeneralisasi kesalahan yang dilakukan segelintir alumnus pesantren sebagai alasan menstigmatisasi negatif semua pesantren. ”Di Indonesia, ada 15 ribu pesantren. Masak, kalau misalnya 1-2 pesantren terlibat, puluhan ribu dianggap terlibat,” katanya yang mengaku mengimbau polisi untuk tidak menggeneralisasi simbol keagamaan sebagai teroris.

Sebelumnya, Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Sulistyo Ishak, menyatakan, dalam melaksanakan aksi penanganan terorisme, Polri menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Hal itu karena polisi memiliki tugas inti, yaitu melindungi masyarakat. ”Karena itu, apa yang dilakukan polisi tentunya harus sesuai koridor yang dipegang,” katanya.

Menurut Sulistyo, berbagai pihak seharusnya juga melihat aksi polisi dalam menangani terorisme di berbagai wilayah lain. Hal itu membuat penilaian tidak didasarkan kasus per kasus, tapi keseluruhan sehingga bisa seimbang dan adil.

republika.co.id


Kategori:2009
  1. Jangkrikireng
    27 Agustus 2009 pukul 6:34 AM

    Kasus salah tangkap memang disesalkan, namun upaya polisi menangkap pelaku teroris patut diacungi jempol. Masalahnya, biasanya teroris memang berbaur dengan masyarakat setempat, ikut kelompok pengajian, memberi ceramah dll.
    Ciri khas islam asli Indonesia dari zaman nenek moyang selalu bersentuhan dengan budaya bangsa sendiri, misalnya perayaan garebeg, tujuh bulanan dlsb. Nah islam yg di import dari luar ini datang dengan aturan baru dan hendak mengubah aturan islam di indonesia yang sudah berabad-abad. Contoh kasus di Pamulang. Sebelum abu Jibril datang kesana, masyarakat muslim ini punya pengajian dan kepengurusan sendiri. Tetapi setelah Abu datang, tiba-tiba struktur pengurus masjid berubah dan menokohkan Abu Jibril sebagai imam masjid. Lalu ia mengubah tatacara islam menurut versinya. Seperti kita ketahui bhw Abu Jibril ini pernah tinggal di Malaysia sekitar 20 tahunan. Dan tahun 2005 ada ledakan besar terjadi dirumahnya, namun pd waktu itu polisi tdk melakukan pengusutan, bhw yg meledak itu sebenarnya bahan-bahan bom yg memang belum diracik. Bahan2 ini akan meledak bila suhu udara dan menaruhnya di tempat yg panas. Masyarakat disana cuma pada bengong karena belum pernah melihat jenis bahan yg digunakan untuk bom. Jadi kalau anaknya terlibat jaringan teror menjadi masuk akal. Tapi Abu, sedikit banyak pasti tahu apa tujuan-tujuan kelompok pengajian yg dibawanya, walau umatnya tidak tahu. Maka kalau polisi terkesan mengawasi dan menangkap secara sembarangan ya masuk akal juga. Kalau tdk ingin diawasi ya sebaiknya keluar saja dari pengajian dan mendengar ceramah-ceramah. Mengapa sbg umat kita tidak mampu menggali sendiri kedalama-kedalaman pemahaman dalam Islam?. Kita juga cenderung menjadi umat pendengar, bukan umat yang mengembangkan diri, jadi akibatnya mudah di provokasi.

    • kartini87
      27 Agustus 2009 pukul 1:09 PM

      Assalamu’alaikum. wr. wb.
      Terima kasih atas kritikan terhadap tulisan ini. Saya sangat menghargai kritikan Anda. Tapi, perlu saya ingatkan bahwa Allah Maha Tahu & Maha Adil terhadap hamba-hambaNya. Dan saya yakin hukum yang dibuat Allah pasti mengandung maslahat bagi seluruh manusia, bukan buatan hukum yang dibuat manusia. Maha benar Allah dari segala firmanNya.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s